Mau bantu share buat yang punya tugas disuruh buat jurnal tentang Teknologi, khusunya dikomputer bisa jadi buat bahan referensi ni. Terima Kasih
Hubungan Hak Cipta Kekayaan Intelektual dengan Sofware
Aji Raksa Kumala
Avriani Hana Utari
Tri Andre Wicaksono
ajiraksakumala@gmail.com
avrianihana17@gmail.com
Abstrak
Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang pesat di Indonesia menyisakan sedikit masalah di bidang hukum. Sekadar catatan, TI berhubungan erat dengan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Namun pada akhirnya perkembangan perangkat lunak yang berkaitan dengan cipta karya seseorang/kelompok menimbulkan masalah yang sejak dulu di Indonesia menjadi hal biasa, yaitu penggandaan dan pemakaian tanpa seizin pembuat.
Beberapa alasan yang sering dijadikan dasar terjadinya pelanggaran adalah mahalnya harga software yang asli, kemampuan daya beli rata-rata bangsa Indonesia yang masih rendah, (software original dalam bentuk dolar), Software komputer begitu mudah di-copy.
Untuk membatasi dan mengurangi pembajakan Hak Cipta Program Komputer bagi perusahaan pengguna akhir adalah hal yang bijaksana apabila pimpinan perusahaan dapat melarang karyawannya untuk memberikan share, passing out, suatu software apabila software tersebut tidak dilengkapi dengan multiple site license, men-download atau upload suatu software pada suatu bulletin board di media internet untuk dapat digandakan Men-download suatu shareware dengan tidak membayar licence fee.
Perlindungan terhadap Hak Cipta Program Komputer dirasa sebagai tuntutan yang tak lagi dapat diabaikan dengan kepastian hak bagi para pencipta atas hasil karyanya, sikap menghargai dan melindungi Hak Cipta orang lain dan penyidikan secara tuntas setiap hasil penindakan kasus pembajakan agar terjadi image positif terhadap penegak hukum sekaligus sebagai daya cegah bagi pelaku lain, maka pelanggaran terhadap Program Komputer dapat dibatasi.
Hak Kekayaan Intelektual merupakan hal eksklusif yang diberikan negara kepada para kreator, inventor atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang mempunyai nilai komersial supaya mengurangi tindakan pembajakan atau pemanipulasian atas temuannya, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran hukum. Pembahasan dimulai dengan menerangkan konsep HaKI secara umum, serta HaKI PL secara lebih dalam. Secara khusus akan dibahas konsep Perangkat Lunak Bebas/Sumber Terbuka (Free/Open Source Software – F/OSS).
Kata Kunci : HaKI Software, Hak cipta
Pendahuluan
Ketergantungan terhadap Sistem Informasi telah merambah ke berbagai bidang, mulai dari Sistem Otomasi Perkantoran sebuah Usaha Kecil, hingga Sistem Kendali sebuah Instalasi Nuklir berpresisi tinggi. Peranan dari komponenkomponen sebuah Sistem Informasi pun menjadi vital. Salah satu komponen tersebut ialah Perangkat Lunak (PL), baik dalam bentuk kernel Sistem Operasi beserta utilisasinya, maupun Aplikasi yang berjalan di atas Sistem tersebut.
Kajian Pustaka
I. Pengertian HaKI
''Hak atas Kekayaan Intelektual'' (HaKI) merupakan terjemahan atas istilah ''Intellectual Property Right'' (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu: ''Hak'', ''Kekayaan'' dan ''Intelektual''. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat: dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Sedangkan ''Kekayaan Intelektual'' merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, ''Hak atas Kekayaan Intelektual'' (HaKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas Kekayaan Intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.
“Hak” itu sendiri dapat dibagi menjadi dua:
Pertama, “Hak Dasar (Azasi)”, yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Contoh, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan sebagainya.
Kedua, “Hak Amanat/Peraturan” yaitu hak karena diberikan oleh masyarakat melalui peraturan/perundangan. Di berbagai negara, termasuk Amrik dan Indonesia, HaKI merupakan “Hak Amanat/Peraturan”, sehingga masyarakatlah yang menentukan, seberapa besar HaKI yang diberikan kepada individu dan kelompok. Sesuai dengan hakekatnya pula, HaKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (intangible).
II. Macam-macam HaKI
Hak Cipta (Copyright) berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta: “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Paten (Patent) berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-UndangNomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten: “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.” Berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah karya, paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. Pada hak cipta, seseorang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Sedangkan pada paten, seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah ide yang dipatenkan.
Merk Dagang (Trademark) berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek: “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”Contoh: Kacang Atom cap “Ayam Jantan”.
Rahasia Dagang (Trade Secret) menurut pasal 1 ayat 1 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang: ”Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis.” Contoh: rahasia dari formula Parfum.
Service Mark Adalah kata, prase, logo, simbol, warna, suara, bau yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk mengindentifikasi sebuah layanan dan membedakannya dari kompetitornya. Pada prakteknya perlindungan hukum untuk merek dagang sedang service mark untuk identitasnya. Contoh: ''Pegadaian: menyelesaikan masalah tanpa masalah''.
Di Indonesia, HaKI Perangkat Lunak termasuk ke dalam kategori Hak Cipta (Copyright). Beberapa negara, mengizinkan pematenan perangkat lunak. Pada industri perangkat lunak, sangat umum perusahaan besar memiliki portfolio paten yang berjumlah ratusan, bahkan ribuan. Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini memiliki perjanjian cross-licensing, artinya ''Saya izinkan anda menggunakan paten saya asalkan saya boleh menggunakan paten anda''. Akibatnya hukum paten pada industri perangkat lunak sangat merugikan perusahaan-perusahaan kecil yang cenderung tidak memiliki paten. Tetapi ada juga perusahaan kecil yang menyalahgunakan hal ini.
Banyak pihak tidak setuju terhadap paten perangkat lunak karena sangat merugikan industri perangkat lunak. Sebuah paten berlaku di sebuah negara. Jika sebuah perusahaan ingin patennya berlaku di negara lain, maka perusahaan tersebut harus mendaftarkan patennya di negara lain tersebut. Tidak seperti hak cipta, paten harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum berlaku.
Perangkat Lunak Berpemilik
Perangkat lunak berpemilik (propriety) ialah perangkat lunak yang tidak bebas atau pun semi-bebas. Seseorang dapat dilarang, atau harus meminta izin, atau akan dikenakan pembatasan lainnya sehingga menyulitkan – jika menggunakan, mengedarkan, atau memodifikasinya.
Perangkat Komersial
Perangkat lunak komersial adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari penggunaannya. “Komersial” dan “Kepemilikan” adalah dua hal yang berbeda! Kebanyakan perangkat lunak komersial adalah berpemilik, tapi ada perangkat lunak bebas komersial, dan ada perangkat lunak tidak bebas dan tidak komersial. Sebaiknya, istilah ini tidak digunakan.
Perangkat Lunak Semi-Bebas
Perangkat lunak semibebas adalah perangkat lunak yang tidak bebas, tapi mengizinkan setiap orang untuk menggunakan, menyalin, mendistribusikan, dan memodifikasinya (termasuk distribusi dari versi yang telah dimodifikasi) untuk tujuan tertentu (Umpama nirlaba). PGP adalah salah satu contoh dari program semibebas. Perangkat lunak semibebas jauh lebih baik dari perangkat lunak berpemilik, namun masih ada masalah, dan seseorang tidak dapat menggunakannya pada sistem operasi yang bebas.
Public Domain
Perangkat lunak public domain ialah perangkat lunak yang tanpa hak cipta. Ini merupakan kasus khusus dari perangkat lunak bebas non-copyleft, yang berarti bahwa beberapa salinan atau versi yang telah dimodifikasi bisa jadi tidak bebas sama sekali. Terkadang ada yang menggunakan istilah “public domain” secara bebas yang berarti “cuma-cuma” atau “tersedia gratis”. Namun “public domain” merupakan istilah hukum yang artinya “tidak memiliki hak cipta”. Untuk jelasnya, kami menganjurkan untuk menggunakan istilah “public domain” dalam arti tersebut, serta menggunakan istilah lain untuk mengartikan pengertian yang lain.
Sebuah karya adalah public domain jika pemilik hak ciptanya menghendaki demikian. Selain itu, hak cipta memiliki waktu kadaluwarsa. Sebagai contoh, lagulagu klasik sebagian besar adalah public domain karena sudah melewati jangka waktu kadaluwarsa hak cipta.
Freeware
Istilah “freeware” tidak terdefinisi dengan jelas, tapi biasanya digunakan untuk paket-paket yang mengizinkan redistribusi tetapi bukan pemodifikasian (dan kode programnya tidak tersedia). Paket-paket ini bukan perangkat lunak bebas.
Shareware
Shareware ialah perangkat lunak yang mengizinkan orang-orang untuk meredistribusikan salinannya, tetapi mereka yang terus menggunakannya diminta untuk membayar biaya lisensi. Dalam prakteknya, orang-orang sering tidak mempedulikan perjanjian distribusi dan tetap melakukan hal tersebut, tapi sebenarnya perjanjian tidak mengizinkannya.
Perangkat Lunak Bebas
Perangkat lunak bebas ialah perangkat lunak yang mengizinkan siapa pun untuk menggunakan, menyalin, dan mendistribusikan, baik dimodifikasi atau pun tidak, secara gratis atau pun dengan biaya. Perlu ditekankan, bahwa kode sumber dari program harus tersedia. Jika tidak ada kode program, berarti bukan perangkat lunak. Perangkat Lunak Bebas mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Tepatnya, mengacu pada empat jenis kebebasan bagi para pengguna perangk at lunak:
Suatu program merupakan perangkat lunak bebas, jika setiap pengguna memiliki semua dari kebebasan tersebut. Dengan demikian, anda seharusnya bebas untuk menyebarluaskan salinan program itu, dengan atau tanpa modifikasi (perubahan), secara gratis atau pun dengan memungut biaya penyebarluasan, kepada siapa pun dimana pun. Kebebasan untuk melakukan semua hal di atas berarti anda tidak harus meminta atau pun membayar untuk izin tersebut.
Perangkat lunak bebas bukan berarti “tidak komersial”. Program bebas harus boleh digunakan untuk keperluan komersial. Pengembangan perangkat lunak bebas secara komersial pun tidak merupakan hal yang aneh; dan produknya ialah perangkat lunak bebas yang komersial.
Copylefted/Non-Copylefted
Perangkat lunak copylefted merupakan perangkat lunak bebas yang ketentuan pendistribusinya tidak memperbolehkan untuk menambah batasan-batasan tambahan – jika mendistribusikan atau memodifikasi perangkat lunak tersebut. Artinya, setiap salinan dari perangkat lunak, walaupun telah dimodifikasi, haruslah merupakan perangkat lunak bebas.
Perangkat lunak bebas non-copyleft dibuat oleh pembuatnya yang mengizinkan seseorang untuk mendistribusikan dan memodifikasi, dan untuk menambahkan batasan-batasan tambahan dalamnya. Jika suatu program bebas tapi tidak copyleft, maka beberapa salinan atau versi yang dimodifikasi bisa jadi tidak bebas sama sekali. Perusahaan perangkat lunak dapat mengkompilasi programnya, dengan atau tanpa modifikasi, dan mendistribusikan file tereksekusi sebagai produk perangkat lunak yang berpemilik. Sistem X Window menggambarkan hal ini.
Perangkat Lunak Kode Terbuka
Konsep Perangkat Lunak Kode Terbuka (Open Source Software) pada intinya adalah membuka kode sumber (source code) dari sebuah perangkat lunak. Konsep ini terasa aneh pada awalnya dikarenakan kode sumber merupakan kunci dari sebuah perangkat lunak. Dengan diketahui logika yang ada di kode sumber, maka orang lain semestinya dapat membuat perangkat lunak yang sama fungsinya. Open source hanya sebatas itu. Artinya, tidak harus gratis. Kita bisa saja membuat perangkat lunak yang kita buka kode-sumber-nya, mempatenkan algoritmanya, medaftarkan hak cipta, dan tetap menjual perangkat lunak tersebut secara komersial (alias tidak gratis). definisi open source yangasli seperti tertuang dalam OSD (Open Source Definition) yaitu:
Free Redistribution
Source Code
Derived Works
Integrity of the Authors Source Code
No Discrimination Against Persons or Groups
No Discrimination Against Fields of Endeavor\
Distribution of License
License Must Not Be Specific to a Product
License Must Not Contaminate Other Software\
GNU General Public License (GNU/GPL)
GNU/GPL merupakan sebuah kumpulan ketentuan pendistribusian tertentu untuk meng-copyleft-kan sebuah program. Proyek GNU menggunakannya sebagai perjanjian distribusi untuk sebagian besar perangkat lunak GNU. Sebagai contoh adalah lisensi GPL yang umum digunakan pada perangkat lunak Open Source. GPL memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan sebuah ciptaan asalkan modifikasi atau produk derivasi dari ciptaan tersebut memiliki lisensi yang sama. Kebalikan dari hak cipta adalah public domain. Ciptaan dalam public domain dapat digunakan sekehendaknya oleh pihak lain.
Ketentuan Pidana
Tindak pidana dalam Undang-undang Hak Cipta diatur dalam Bab XIII tentang Ketentuan Pidana yang terdiri dari dua pasal, yaitu pasal 72 dan Pasal 73.
Pasal 72 ayat (3) : Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
Pasal 73: (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.
(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.
Pembahasan
3.1 Pembahasan Hak Cipta (Copyright)
Pemberian perlindungan hak cipta terhadap program komputer didunia ini baru dilakukan pada akhir 1980-an. Sebelum itu, para ahli hukum dan juga pengadilan-pengadilan di dunia beranggapan bahwa program komputer tidak termasuk kategori karya yang dapat dilindungi oleh Hak Cipta karena program komputer tidak memiliki ciri-ciri sebuah karya tulis atau seni dan bentuknya tidak berwujud, padahal untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta, suatu karya hendaklah merupakan karya tulis atau seni dan harus dapat ditampilkan dalam bentuk yang berwujud.
Maka diakhir 1980-an banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, mengamandemen Undang-undang Hak Cipta mereka untuk memasukkan program komputer dalam kategori karya tulis untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta. Sangat disarankan bagi pencipta atau pemilik program komputer untuk mencantumkan copyright notice pada program komputer mereka, Copyright Notice pada umumnya ditulis dalam format : ©Nama_Pemilik, Tahun_Pembuatan, All Rights Reserved Contoh : ©Things,2001, All Rights Reserved.
Tempat-tempat biasa untuk menampilkan Copyrights Notice yang umum adalah :
Program komputernya sendiri, sehingga Notice tersebut akan muncul sewaktu kode asalnya (Source Code) dicetak.
Di layar monitor pengguna program komputer.
Di storage dimana program komputer itu disimpan (misalnya, di CD atau di Cover).
Di seluruh hasil cetakan dari program komputer tersebut.
Demikian pula, dalam hal terciptanya suatu program komputer yang identik dengan program komputer yang telah ada sebelumnya, maka program komputer yang beru tidak akan melanggar Hak Cipta dari program yang telah ada, sepanjang program komputer yang baru itu dibuat tanpa menjiplak. Oleh karena itu, untuk membuktikan apakah memang suatu program komputer yang baru memang dibuat secara independen ataukah menjiplak program komputer yang sudah ada, maka perusahaan-perusahaan sofware biasanya menaruh “Hidden Identifiers” (Tanda Tersembunyi), seperti salah eja atau variabel-variabel tanpa makna, dalam program komputer mereka. Sehingga apabila ada yang menjiplak program komputer mereka, maka tanda tersembunyi tersebut akan muncul dan si penjiplak tidak akan dapat mengklaim bahwa program komputer itu adalah ciptaan independen dia.
Hal lain yang juga penting diperhatikan dalam perlindungan Hak Cipta program komputer adalah masalah siapa yang memiliki Hak Cipta atas program komputer yang dibuat berdasarkan kontrak kerja. Pada umumnya, terdapat dua jenis karyawan dalam industri sofware :
Programmer yang menjadi pegawai perusahaan. Hak Cipta atas program komputer yang dibuat oleh mereka sesuai dengan kontrak kerjanya, secara hukum dianggap milik dari perusahaan atau institusi yang mempekerjakan dia, kecuali antara mereka diperjanjikan sebelumnya.
Programmer indepnden (Free-lance) dan konsultan. Mereka secara hukum dianggap sebagai pemilik Hak Cipta dari program komputer yang dibuatnya, kecuali antara mereka dan pihak yang mempekerjakannya membuat perjanjian tertulis yang mengkualifikasikan pekerjaan pembuatan program komputer itu sebagai “work for hire”, sehingga pemilik Hak Cipta dari program komputer tersebut adalah pihak yang mempekerjakan mereka.
3.2 Pembahasan Hak Paten
Kantor paten AS pada awalnya memandang bahwa program komputer atau invensi yang mengandung program komputer sebagai rumus matematika semata dan bukan mesin atau proses. Demikian pula kantor paten Eropa juga menganggap program komputer bukan sebagai subyek Hak Paten dan pandangan ini sejalan dengan Konvensi Paten Eropa European Patent Office (EPO) yang tidak menggolongkan program komputer sebagai suatu invensi.
Penolakan pemberian Hak Paten atas program komputer oleh kantor-kantor paten di AS dan Eropa mengakibatkan industri Software meningkatkan tuntutannya agar kantor-kantor paten AS dan Eropa merubah kebijakan mereka. Di tahun 1985, dibawah tekanan terus menerus dari industri Software, European Patent Office (EPO) merubah EPO Guideline.
Contoh yang dapat dijadikan subyek paten menurut EPO Guidelines adalah mesin-mesin yang dikontrol oleh program komputer dan proses manufaktur yang dikontrol oleh program komputer.
Memperoleh perlindungan paten untuk program komputer adalah lebih sulit daripada memperoleh perlindungan Hak Cipta untuk program komputer karena untuk memperoleh perlindungan paten, suatu program komputer harus memenuhi syarat-syarat yaitu program komputer itu harus baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Disamping itu, program komputer tersebut juga harus memiliki karakter teknis seperti metode atau prosedur teknis yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah teknis, agar program komputer tersebut dapat diberi perlindungan paten. Walaupun sulit unuk memperoleh perlindungan paten, Hak Paten memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pencipta program komputer dibandingkan Hak Cipta. Tidak seperti Hak Cipta yang tidak dapat melarang pembuatan program komputer yang identik asalkan dibuat secara independen/mandiri, paten dapat melarang hal tersebut. Setiap orang yang membuat, menggunakan, atau menjual suatu program komputer yang sama dengan program komputer yang sudah dipatenkan dapat dikenakan tuduhan pelanggaran Hak Paten walaupun dia menciptakan program komputernya mandiri tanpa menjiplak program komputer yang sudah dipatenkan tersebut. Hak Paten juga melindungi program komputer dari terjadinya Reversed Engineering.
Untuk memperoleh perlindungan paten, pencipta program komputer harus mendaftarkan program komputernya dikantor paten di tiap negara dimana dia menghendaki adanya perlindungan paten di tiap negara dimana dia menghendaki adanya perlindungan paten atas program komputernya. Dengan berlakunya Patent Cooperation Treaty (PCT) dimana Indonesia juga menjadi anggotanya berdasarkan Keppres No. 16 tahun 1997 tentang Pengesahan Paten, pencipta program komputer dapat memperoleh perlindungan paten dinegara-negara anggota PCT yang dikehendakinya secara bersamaan.
Setelah pencipta program komputer memperoleh Hak Paten atas program komputernya, maka dia berkewajiban membayar biaya tahunan kepada kantor-kantor paten dinegara-negara yang memberikan Hak Paten kepada dia untuk mempertahankan Hak Paten yang telah diperolehnya. Dengan prosedur seperti ini, maka biaya permohonan dan pelindungan paten dapat menjadi sangat mahal, mencapai lima samapai sepuluh ribu dollar AS atau lebih. Untuk menentukan apakah memang perlu memperoleh Hak Paten atas suatu program komputer, maka pemilik program komputer harus membandingkan nilai ekonomi dan jual dari program komputernya dengan biaya administrasi yang harus dikeluarkan untuk memperoleh perlindungan paten. Apabila jangka waktu komersial dari suatu program komputer hanyalah untuk beberapa tahun saja, maka upaya mengajukan permohonan perlindungan paten atas program komputer tersebut menjadi mubazir karena perlindungan paten dimaksudkan untuk berlangsung selama 20 tahun dan bukan beberapa tahun saja.
3.3 Pembahasan Perlindungan Rahasia Dagang
Di bidang hukum rahasia dagang, banyak pengadilan mengakui melindungi hak pegawai untuk membawa pergi serta menggunakan keahlian dan pengetahuan yang telah mereka peroleh dari pekerjaan mereka. Di dalam kasus Structural Dinamics Research Corp. v. Engineering Mechanics Research Corp., 401 F. Supp. 1110-12 (E.D. Mich. 1975), pengadilan memutuskan bahwa seorang pegawai juga memiliki hak untuk menggunakan termasuk menyebarkan suatu rahasia dagang yang tercipta dengan menggunakan keahlian milik si pegawai tersebut.
Untuk menjaga rahasia dagang di dalam industri software yang bercirikan mobilitas keluar masuk pegawai yang tinggi, perusahaan pembuat program komputer harus memiliki seluruh syarat-syarat hukum yang ada guna melindungi rahasia dagang program komputer mereka.
Pertama, informasi dalam rahasia dagang mereka harus tidak merupakan pengetahuan umum dalam industri software. Di samping itu, informasi rahasia dagang tersebut haruslah asli dan baru, walaupun syarat kebaruan tersebut jauh di bawah syarat kebaruan untuk suatu perlindungan paten. Dalam hal ini untuk memperoleh perlindungan rahasia dagang, program komputer tersebut harus memiliki teknik dan logika yang unik yang memberikan daya saing lebih dibandingkan program komputer lainnya.
Kedua, informasi dalam komputer itu haruslah cukup bernilai untuk mendapatkan perlindungan rahasia dagang. Bernilai tidaknya suatu program komputer dapat diukur dari jangka waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan program komputer tersebut.
Ketiga, perusahaan sofrware harus melakukan langkah-langkah yang patut dan layak (reasonable measures) untuk menjaga kerahasiaan dari rahasia dagang mereka. Apa yang dianggap langkah-langkah patut dan layak dalam industri software adalah bervariasi, tergantung pada kasusnya. Langkah yang paling umum dilakukan para pemilik perusahaan program komputer adalah mensyaratkan seluruh pegawai, konsultan free-lance dan orang yang memiliki akses ke informasi yang dilindungi rahasia dagang, untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan(confidential agreement/non-disclosure agreement). Dalam kasus Pressure Science, Inc. v. Kramer, 413 F. Supp. 618(D. Conn. 1976), pengadilan memutuskan bahwa kealpaan perusahaan meminta pegawai yang bekerja di sektor rahasia untuk menandatangani confidential agreement menunjukan ketiadaan sifat rahasia dari informasi yang disimpan di sektor rahasia tersebut. Perjanjian kerahasiaan harus secara terang dan eksplisit mengatur aspek mana dari pekerjaan pegawai yang menjadi subyek kerahasiaan. Tidak boleh ada sifat implisit dalam perjanjian kerahasiaan yang memungkin pemilik perusahaan mengklaim bahwa proses atau informasi tertentu merupakan sutu rahasia dagang, tanpa pernah menyebutnya secara eksplisit di dalam perjanjian kerahasiaan.
Di samping itu, langkah reasonable measures lainnya yang perlu diambil perusahaan software adalah dengan memberlakukan in house measures (penjagaan dari dalam), misalnya dengan membuat password tertentu untuk mereka yang ingin mengakses program komputer yang dilindungi rahasia dagang, membuat restricted areas (daerah terbatas) dimana rahasia dagang itu disimpan dan menyediakan fasilitas yang dapat merekam siapa saja yang memasuki restricted areas tersebut. Perusahaan software juga perlu mengontrol publikasi yang berhubungan dengan teknologi mereka untuk menjaga agar rahasia dagang perusahaan tidak sengaja terberitakan.
Untuk melindungi sebuah program komputer yang mengandung rahasia dagang perusahaan, maka perusahaan software dapat meminta programmer independen (free lance) yang turut menyumbangkan keahliannya dalam pembuatan program tersebut, agar menandatangani pernyataan bahwa mereka mengalihkan seluruh hak dan kepemilikan atas program komputer tersebut kepada perusahaan software yang menyewa mereka.
3.4 Pembahasan Perlindungan Merek
Perlindungan merek memberikan cara yang efektif dan tidak mahal untuk melindungi program komputer secara internasional karena para pembajak tidak mungkin akan menjual program komputer bajakan tanpa mencantumkan merek dari program tersebut. Biaya untuk mendaftarkan merek di seluruh dunia juga jauh lebih murah daripada biaya pendaftaran paten.
Icon (tanda gambar di program komputer), apabila cukup unik, dapat juga didaftarkan sebagai merek. Di banyak negara perlindungan merek berlangsung selama 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi sepanjang merek tersebut masih terus digunakan dalam pemasaran oleh pemilik mereknya.
Simpulan
Hukum yang secara khusus memberikan perlindungan kepada program komputer adalah hukum hak kekayaan intelektual (HAKI) yang untuk program komputer, dapat terdiri dari hak cipta, paten, rahasia dagang dan merek.
Dengan mengetahui hukum-hukum tersebut, pemiliki atau pencipta program komputer dapat mengetahui cara melindungi program komputer mereka dari pembajakan, peniruan atau pencurian yang mengakibatkan kerugian finansial bagi mereka. Di samping itu, dengan mengetahui hukum-hukum tersebut, mereka juga dapat terhindar dari melakukan pelanggaran hak milik intelektual program komputer pihak lain.
Dengan ini juga programmer dapat mengetahui hukuman pidana akibat melakukan pembajakan suatu Software.
Daftar Pustaka
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta
Rahmat M. Samik-Ibrahim, http://rms46.vLSM.org/2/137.pdf
http://karyatulishukum.files.wordpress.com/2008/07/lengkap-perlindungan-program.pdf
http://eprints.undip.ac.id/15617/1/Hendri_Kurniawan.pdf
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta